Sertifikasi Tanah Ulayat di Sumba Timur Dipercepat, Negara Perkuat Perlindungan Hak Masyarakat Adat

Baca Juga: Kemenag Sumba Tengah Perkuat Moderasi Beragama Lewat Kegiatan “Harmoni dalam Keberagaman”

Di wilayah Sumba Timur, program ini mendapatkan sambutan positif dari masyarakat. Sertifikasi tanah ulayat dianggap sebagai langkah strategis dalam memperkuat posisi masyarakat adat, terutama dalam menghadapi potensi konflik lahan atau klaim dari pihak luar.

Selain itu, sertipikat tanah ulayat juga menjadi jembatan antara hukum adat dan hukum nasional. Selama ini, kedua sistem tersebut sering berjalan sendiri-sendiri.

Dengan adanya pengakuan resmi dari negara, keduanya kini dapat berjalan beriringan dalam memberikan perlindungan yang lebih komprehensif.

Rezka menekankan bahwa pendekatan ini merupakan bagian dari upaya reformasi agraria yang tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga pada keadilan sosial dan pelestarian budaya.

Baca Juga: Kapolres Sumba Timur Hadiri Peluncuran Sistem STID dan SIMON TKBM di Pelabuhan Waingapu

“Dengan sertipikat ini, masyarakat memiliki bukti sah atas tanah mereka. Ini penting untuk mencegah konflik sekaligus menjaga warisan budaya agar tidak hilang,” tegasnya.

Keberadaan sertipikat tanah ulayat juga memberikan dampak jangka panjang bagi masyarakat. Selain memperkuat posisi hukum, dokumen tersebut dapat menjadi dasar dalam pengelolaan wilayah adat yang lebih terencana dan berkelanjutan.

Bagi masyarakat Desa Tandula Jangga, langkah ini menjadi harapan baru dalam menjaga keseimbangan antara tradisi dan perkembangan zaman. Mereka tidak hanya mempertahankan identitas budaya, tetapi juga mendapatkan perlindungan hukum yang selama ini dinantikan.

Baca Juga: Kapolres Sumba Timur Hadiri Peluncuran Sistem STID dan SIMON TKBM di Pelabuhan Waingapu

Di tengah arus modernisasi yang terus bergerak, upaya ini menjadi bukti bahwa pelestarian adat dan pembangunan dapat berjalan berdampingan. Negara, dalam hal ini ATR/BPN, hadir sebagai mitra yang memastikan hak-hak masyarakat adat tetap terjaga.

Dengan demikian, sertifikasi tanah ulayat bukan sekadar program pertanahan, melainkan bagian dari komitmen untuk melindungi akar budaya bangsa sekaligus memperkuat keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah timur seperti Sumba Timur.***